Beranda / Hukum / DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Mampukah Menjadi Titik Balik Pemberantasan Korupsi?

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Mampukah Menjadi Titik Balik Pemberantasan Korupsi?

Rayantara.com – Tangerang Selatan, 19 November 2026 – Setelah melalui pembahasan panjang selama 18 tahun, DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, penanganan perkara korupsi tidak hanya menghadapi persoalan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga kesulitan dalam mengembalikan aset hasil kejahatan.

Namun, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: apakah hadirnya undang-undang ini benar-benar mampu membawa perubahan dalam pemberantasan korupsi?

Korupsi Bukan Hanya tentang Menghukum Pelaku

Korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, melainkan tindakan yang dapat merampas hak masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan pelayanan publik justru dapat dinikmati oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara ilegal.

Melalui UU Perampasan Aset, negara diharapkan memiliki instrumen lebih kuat untuk menelusuri dan mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana. Salah satu mekanisme yang diatur adalah perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture, dengan prosedur dan persyaratan hukum tertentu.

Artinya, pemberantasan kejahatan tidak hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga bagaimana kerugian negara dan masyarakat dapat dipulihkan.

Kewenangan Besar Harus Diiringi Pengawasan

Meski membawa harapan, kewenangan perampasan aset juga tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Ada kekhawatiran bahwa kewenangan yang besar dapat membuka peluang penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan yang kuat.

Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset secara sah harus tetap dijaga.

Penegakan hukum harus mampu membedakan aset hasil kejahatan dengan kekayaan yang diperoleh secara legal. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menciptakan keadilan justru menimbulkan ketidakadilan baru bagi masyarakat.

Tantangan Tidak Berhenti Setelah Disahkan

Pengesahan undang-undang bukan berarti persoalan korupsi langsung terselesaikan. Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam mempersiapkan lembaga pengelola dan pengawas aset, meningkatkan kemampuan penelusuran keuangan, serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan aset hasil rampasan juga menjadi hal penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana aset tersebut disimpan, dimanfaatkan, atau dikembalikan kepada negara dan korban.

Tanpa pelaksanaan yang konsisten, undang-undang berpotensi hanya menjadi aturan baru tanpa memberikan perubahan yang berarti.

Masyarakat Berhak Melihat Hasil Nyata

Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi kebijakan, melaporkan dugaan penyimpangan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan.

Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pengesahan undang-undang atau pernyataan komitmen. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat hukum diterapkan secara adil, tidak tebang pilih, dan mampu memberikan manfaat nyata.

Pada akhirnya, pengesahan UU Perampasan Aset patut diapresiasi sebagai langkah penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan oleh seberapa cepat undang-undang disahkan, melainkan seberapa konsisten aturan tersebut dijalankan.

Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan hukuman bagi pelaku korupsi, tetapi juga kepastian bahwa hak-hak publik yang dirugikan dapat dipulihkan. Undang-undang ini seharusnya menjadi awal perubahan, bukan sekadar penambahan regulasi dalam daftar panjang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga:Apakah Hukum di Indonesia Benar-Benar Adil untuk Semua?

Penulis: Fitri Nur

Sumber gambar: Tirto.id

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *