Banjir kembali menguji kesiapan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Banjir Sumatera bukan hanya persoalan hujan deras dan luapan sungai, tetapi juga berkaitan dengan tata ruang, kondisi lingkungan, kesiapan infrastruktur, serta kecepatan pemerintah menyalurkan bantuan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 12 kabupaten/kota terdampak banjir selama 24 Oktober hingga 8 November 2026. Tujuh wilayah telah surut, sedangkan lima kabupaten masih membutuhkan perhatian, yaitu Pidie Jaya di Aceh, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai di Sumatera Utara, serta Lumajang di Jawa Timur.
Menurut laporan BNPB yang disampaikan melalui Sekretariat Presiden, lima kabupaten tersebut mencakup 22 kecamatan dan 11.404 kepala keluarga terdampak. Secara keseluruhan, banjir di 12 kabupaten/kota menjangkau 46 kecamatan dan berdampak pada 18.511 kepala keluarga.
Angka tersebut menunjukkan bahwa surutnya air belum tentu mengakhiri penderitaan warga. Banyak keluarga masih harus membersihkan rumah, memperbaiki bangunan, mengganti barang yang rusak, dan mencari kembali sumber penghasilan.
Banjir Sumatera Bukan Sekadar Masalah Curah Hujan
Hujan deras memang dapat memicu banjir, tetapi kondisi lingkungan turut menentukan besarnya dampak. Berkurangnya kawasan resapan, perubahan penggunaan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, dan buruknya drainase dapat meningkatkan risiko genangan ketika hujan turun dalam intensitas tinggi.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengerahkan petugas setelah banjir terjadi. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi tata ruang, menjaga kawasan resapan, mengawasi pembangunan di wilayah rawan, serta memastikan saluran air dan sungai berfungsi dengan baik.
Pemerintah juga perlu menggunakan peta risiko bencana sebagai dasar pemberian izin pembangunan. Jika pemerintah mengabaikan kondisi lingkungan, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan akan terus menghadapi risiko yang sama setiap musim hujan.
Kesiapan Infrastruktur Menentukan Keselamatan Warga
Banjir menguji lebih dari sekadar keberadaan tanggul dan saluran drainase. Pemerintah juga harus memastikan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, tempat pengungsian, transportasi darurat, dan layanan kesehatan siap beroperasi.
Dalam rapat terbatas pada 9 November 2026, Presiden Prabowo meminta BNPB memperkuat persediaan peralatan darurat. Pemerintah menyiapkan penambahan tempat tidur lapangan, tenda, generator, perahu karet, selimut, dan perangkat pemurni air untuk menghadapi potensi bencana.
Arahan tersebut menjadi langkah penting, tetapi pemerintah harus memastikan peralatan benar-benar tersedia di wilayah rawan. Petugas juga perlu memeriksa kondisi perlengkapan, memperbarui data kebutuhan, dan melatih masyarakat menghadapi keadaan darurat.
DetikNews melaporkan kesiapan BNPB menghadapi potensi banjir, termasuk pemantauan wilayah berstatus awas dan siaga. Informasi tersebut seharusnya mendorong pemerintah daerah mempercepat langkah pencegahan sebelum hujan memperburuk keadaan.
Bantuan Harus Menjangkau Warga yang Paling Membutuhkan
Ketika banjir memutus akses jalan dan mengisolasi permukiman, warga membutuhkan makanan, air bersih, obat-obatan, sanitasi, serta tempat tinggal sementara. Pemerintah harus memetakan kebutuhan setiap wilayah agar petugas dapat menyalurkan bantuan secara cepat dan merata.
Anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga dengan penyakit kronis membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah perlu memastikan kelompok tersebut memperoleh layanan kesehatan, makanan yang sesuai, dan tempat pengungsian yang aman.
Koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, relawan, dan masyarakat juga menentukan kelancaran distribusi bantuan. Petugas harus memperbarui data penerima agar bantuan tidak menumpuk di lokasi yang mudah dijangkau, sementara warga di daerah terpencil justru menunggu lebih lama.
Setelah Banjir Surut, Pemulihan Warga Tidak Boleh Terhenti
Banjir dapat menghentikan aktivitas ekonomi dan pendidikan dalam waktu yang tidak singkat. Pedagang kehilangan barang dagangan, petani menghadapi kerusakan lahan, pekerja kesulitan mencapai tempat kerja, dan anak-anak berisiko tertinggal pelajaran ketika sekolah belum dapat beroperasi.
Pemerintah perlu membantu warga memperbaiki rumah, memulihkan fasilitas umum, mengakses layanan kesehatan, dan melanjutkan mata pencaharian. Program pemulihan juga harus mengurangi risiko banjir berikutnya, bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana.
Masyarakat dapat ikut mengurangi risiko dengan menjaga saluran air, tidak membuang sampah ke sungai, mengikuti peringatan dini, dan memahami jalur evakuasi. Namun, masyarakat tidak boleh menanggung seluruh tanggung jawab karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tata ruang, membangun infrastruktur, dan menegakkan aturan lingkungan.
Jangan Biarkan Banjir Terus Berulang Tanpa Perbaikan
Banjir Sumatera memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kebijakan yang konsisten dari tahap pencegahan hingga pemulihan. Pemerintah harus memperbaiki tata ruang, menjaga lingkungan, membangun infrastruktur yang memadai, dan memastikan bantuan menjangkau seluruh warga terdampak.
Banjir memang tidak selalu dapat dicegah sepenuhnya. Namun, pemerintah dapat menekan risiko dan kerugian melalui perencanaan yang matang serta kesiapsiagaan yang nyata.
Warga tidak seharusnya terus menjadi korban dari persoalan yang dapat dikurangi melalui kebijakan yang bertanggung jawab. Pemerintah perlu membuktikan bahwa setiap bencana menjadi pelajaran untuk memperkuat perlindungan masyarakat, bukan sekadar alasan untuk kembali menyalurkan bantuan setelah kerusakan terjadi.
Penulis : Naswa
Baca lainya : Mahasiswa UNPAM Terapkan Sistem Absensi Digital Berbasis Web di MTs Al-Falah Gunung Sindur
Reference
