Demo Kemarin Bukan Sekadar Keramaian di DPR
Demonstrasi mahasiswa kembali berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026. Aksi yang digelar BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) membawa isu utama tentang pendidikan, mulai dari pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) hingga tuntutan pendidikan gratis.
Bagi sebagian orang, berita tentang demo mungkin hanya terlihat sebagai keramaian di jalan atau gangguan lalu lintas. Namun, jika melihat tuntutan yang dibawa mahasiswa, ada persoalan pendidikan yang sebenarnya dekat dengan kehidupan banyak orang.
Kenapa Mahasiswa Demo?
BEM SI membawa empat tuntutan dalam Aksi Nasional Pendidikan. Mereka mendesak pembahasan dan revisi RUU Sisdiknas secara partisipatif, meminta pemerintah merealisasikan pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis.
Sederhananya, mahasiswa tidak hanya mempermasalahkan biaya sekolah atau kuliah. Mereka juga mempertanyakan bagaimana negara menyusun aturan pendidikan, bagaimana guru mendapatkan kesejahteraan, dan bagaimana perguruan tinggi tetap dapat bertahan ketika kebijakan pendidikan gratis diterapkan.
Pendidikan Gratis Ternyata Tidak Sesederhana Itu
Istilah “pendidikan gratis” terdengar sederhana. Namun, ketika pemerintah ingin memperluas akses pendidikan tanpa membebani masyarakat, muncul pertanyaan lain: siapa yang membiayai, bagaimana mekanismenya, dan apakah semua lembaga pendidikan siap menjalankannya?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena sistem pendidikan tidak hanya terdiri dari siswa dan pemerintah. Ada guru, tenaga kependidikan, sekolah, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, hingga keluarga yang ikut terlibat di dalamnya.
Karena itu, tuntutan pendidikan gratis juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah merancang kebijakan agar akses pendidikan semakin luas tanpa menimbulkan persoalan baru bagi pihak lain.
RUU Sisdiknas Ikut Menjadi Sorotan
Mahasiswa juga meminta pembahasan RUU Sisdiknas berlangsung secara partisipatif dan komprehensif. BEM SI menyampaikan bahwa mereka ingin mahasiswa dan masyarakat ikut terlibat dalam proses pembahasan regulasi tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa perubahan aturan pendidikan tidak hanya menyangkut isi undang-undang. Proses pembahasannya juga menjadi perhatian karena aturan tersebut nantinya dapat memengaruhi arah pendidikan dalam jangka panjang.
Di titik ini, publik sebenarnya memiliki alasan untuk mengikuti pembahasannya. Perubahan kebijakan pendidikan dapat berdampak pada biaya pendidikan, akses belajar, tenaga pendidik, hingga keberlangsungan perguruan tinggi.
Kenapa Guru Ikut Dibicarakan?
Tuntutan mahasiswa juga menyentuh kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Isu ini penting karena kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum atau fasilitas, tetapi juga pada orang-orang yang menjalankan proses pendidikan setiap hari.
Ketika negara membicarakan pendidikan gratis, perhatian terhadap guru juga perlu berjalan bersamaan. Akses pendidikan yang lebih luas tetap membutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kesejahteraan dan kepastian yang memadai.
Dengan kata lain, pendidikan gratis tidak cukup hanya menghitung berapa biaya yang dibayar siswa atau mahasiswa. Negara juga perlu menghitung bagaimana sistem tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
Lalu, Kenapa PTS Perlu Dijamin?
Salah satu tuntutan BEM SI adalah menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta atau PTS dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis.
Bagian ini mungkin terdengar jauh bagi masyarakat yang tidak sedang kuliah. Padahal, PTS menjadi salah satu bagian dari sistem pendidikan tinggi yang menampung mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang.
Karena itu, ketika pemerintah membicarakan pendidikan tinggi gratis, masyarakat juga perlu melihat bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada PTS. Kebijakan yang baik bukan hanya membuka akses, tetapi juga memastikan sistem pendidikan tetap dapat berjalan.
Demo Tidak Hanya Soal Setuju atau Tidak Setuju
Aksi mahasiswa pada 5 Oktober juga sempat diwarnai ketegangan antara sebagian massa dan aparat setelah terjadi pembakaran ban dan upaya pemadaman oleh polisi. Namun, kelompok mahasiswa yang menggelar aksi tetap membawa isu utama terkait pendidikan.
Aksi tersebut kemudian berakhir sekitar pukul 16.45 WIB dan massa meninggalkan kawasan DPR. Arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto kembali berjalan.
Peristiwa seperti ini sering membuat perhatian publik berhenti pada kericuhan. Padahal, masyarakat juga perlu melihat apa yang menjadi substansi tuntutan agar perdebatan tidak hanya berputar pada suasana aksi.
Kenapa Berita Ini Perlu Dibaca?
Demo mahasiswa kemarin penting diperhatikan karena pendidikan merupakan persoalan yang hampir semua orang akan bersentuhan dengannya. Anak sekolah, mahasiswa, orang tua, guru, maupun masyarakat yang belum memiliki anak tetap akan merasakan dampak kebijakan pendidikan.
Yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah mahasiswa berdemo atau tidak. Yang lebih penting adalah memahami apa yang mereka tuntut, bagaimana pemerintah dan DPR meresponsnya, serta seperti apa kebijakan pendidikan yang akhirnya diterapkan.
Masyarakat juga tidak harus langsung menyetujui seluruh tuntutan mahasiswa. Namun, memahami persoalannya membuat publik dapat menilai kebijakan pendidikan berdasarkan informasi, bukan hanya berdasarkan potongan video demo atau komentar di media sosial.
Dari Demo, Publik Bisa Ikut Mengawal
Demonstrasi merupakan salah satu cara kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi. Setelah aksi selesai, perhatian publik seharusnya tidak ikut berhenti.
Tuntutan mengenai RUU Sisdiknas, pendidikan gratis, kesejahteraan guru, dan keberlanjutan PTS masih membutuhkan pembahasan kebijakan yang jelas. Di sinilah masyarakat dapat mengambil peran dengan mengikuti perkembangan regulasi dan melihat apakah aspirasi yang disampaikan benar-benar mendapat tindak lanjut.
Pada akhirnya, demo kemarin bukan hanya tentang mahasiswa yang memenuhi jalan di depan DPR. Aksi tersebut juga membuka pertanyaan yang lebih besar: ketika pendidikan ingin dibuat lebih mudah diakses semua orang, seperti apa sistem yang harus dibangun agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan?
Baca lainya : Pemanfaatan AI dalam Membantu Tugas Akademik Mahasiswa
Penulis : Naswa
