rayantara.com – Tangerang Selatan, 17 September 2025 – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi belakangan ini dirasakan di sejumlah SPBU swasta, termasuk Shell dan BP. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat, terutama karena terjadi di tengah tingginya kebutuhan mobilitas dan persepsi publik bahwa BBM swasta lebih nyaman serta berkualitas dibandingkan Pertamina.
SPBU Swasta Kehabisan Stok
Sejak awal September 2025, banyak pengendara di Jabodetabek mendapati papan bertuliskan “BBM Habis” di sejumlah SPBU swasta. Shell dan BP-AKR, dua pemain besar sektor ini, mengakui adanya gangguan pasokan.
Mengutip Reuters (12/9/2025), pihak Shell Indonesia menyebut kelangkaan disebabkan keterlambatan izin impor BBM dari pemerintah. Permohonan impor yang diajukan sejak September 2024 baru mendapatkan persetujuan Januari 2025. Setelah itu, proses distribusi memakan waktu sekitar 20 hari, sehingga stok di lapangan ikut terganggu.
Kuota Impor Sudah Naik, Tapi Tak Cukup
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kuota impor 2025 sebenarnya sudah naik 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pihak kementerian tidak berencana menambah lagi kuota impor meski terjadi kelangkaan.
“Permasalahan bukan di kuota, melainkan distribusi,” kata salah satu pejabat ESDM kepada Liputan6.
Dengan kata lain, persoalan kali ini lebih terkait waktu persetujuan izin impor serta transisi konsumen dari BBM subsidi ke non-subsidi.
Perubahan Regulasi Jadi Faktor
Faktor lain yang memperparah kondisi adalah perubahan regulasi impor BBM. Jika sebelumnya izin impor berlaku untuk satu tahun penuh, kini masa berlakunya hanya enam bulan. Kebijakan ini membuat perusahaan swasta harus lebih sering mengajukan izin baru, dan bila ada keterlambatan, dampaknya langsung terasa pada pasokan.
Sumber : Detik.com
Konsumen Beralih, Stok Tertekan
Yuliot, pejabat Kementerian Perindustrian, menyebut banyak konsumen kini beralih ke BBM non-subsidi karena aturan baru penggunaan QR code untuk membeli BBM subsidi di SPBU Pertamina. Akibatnya, SPBU swasta seperti Shell dan BP mengalami lonjakan permintaan mendadak, sementara stok yang ada tidak siap menampung arus konsumen tambahan.
Langkah Darurat: Impor dari AS
Untuk menstabilkan kondisi, pemerintah memastikan akan mengimpor 1,4 juta kiloliter BBM dari Amerika Serikat. Informasi ini disampaikan oleh pejabat Kementerian ESDM melalui kantor berita ANTARA. Impor tersebut diharapkan dapat menutup kekosongan pasokan di SPBU swasta dalam waktu dekat.
Tanggapan Publik
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah segera turun tangan mengatasi kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta. Menurut YLKI, kondisi antrean panjang dan keterbatasan pasokan sudah merugikan konsumen.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat tetap punya pilihan untuk membeli BBM non-subsidi. Jangan sampai konsumen kehilangan akses hanya karena persoalan distribusi,” ujar perwakilan YLKI seperti dikutip dari Bisnis.com.
Kesimpulan
Kasus kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell dan BP bukan sekadar masalah teknis di lapangan, tetapi gabungan dari beberapa faktor: keterlambatan izin impor, perubahan regulasi, pergeseran konsumsi dari subsidi ke non-subsidi, serta keterbatasan distribusi.
Dalam jangka pendek, impor darurat dari Amerika Serikat diharapkan bisa meredakan kelangkaan. Namun dalam jangka panjang, perbaikan regulasi dan sistem distribusi tetap diperlukan agar konsumen tidak terus-menerus menjadi korban.
Tetap update dengan isu-isu terbaru lainnya hanya di rayantara. klik disini untuk berita menarik lainnya.
Penulis : Muhammad Nur Imam
