Di balik kenyamanan hidup digital—dari transfer lima detik, belanja instan, hingga kuliah lewat layar ponsel—ada satu pertanyaan besar yang mulai jarang kita tanyakan: siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar dari perkembangan infrastruktur digital Indonesia?
Pertanyaan itu menjadi penting ketika kita melihat bagaimana internet bukan lagi soal akses, tetapi soal kekuasaan, distribusi keuntungan, dan arah masa depan ekonomi negeri.
Infrastruktur Digital Bukan Sekadar Teknologi, Tapi Politik
Selama satu dekade terakhir, pemerintah dan sektor swasta berlomba memperluas jaringan fiber optik, membangun BTS, menyiapkan layanan 5G, dan mendigitalisasi layanan publik.
Namun, di balik deretan proyek besar itu, ada dinamika kekuasaan yang jarang muncul di permukaan:
- Siapa yang mengontrol data?
- Siapa yang menentukan kebijakan platform?
- Siapa yang menguasai distribusi ekonomi digital?
Ketika infrastruktur menjadi tulang punggung ekonomi, penguasanya otomatis mengamankan posisi strategis—baik politik maupun finansial.
Negara Mendapat Legitimasi Politik, Korporasi Mendapat Ekonomi
Dalam politik digital modern, negara dan swasta memiliki hubungan saling membutuhkan.
1. Negara: legitimasi dan kontrol
Dengan memperluas akses internet, pemerintah mendapatkan:
- legitimasi sebagai “penggerak modernisasi,”
- data besar untuk perumusan kebijakan,
- kemampuan regulasi platform,
- narasi keberhasilan pembangunan nasional.
Pemerintah hadir sebagai aktor yang “menghubungkan rakyat,” meski dalam praktiknya akses belum merata—terutama di wilayah timur dan pedalaman.
2. Korporasi: profit dan dominasi pasar
Sementara itu, perusahaan telekomunikasi, cloud, marketplace, dan platform digital menikmati:
- keuntungan dari layanan data, iklan, dan transaksi,
- monopoli jaringan dan ekosistem layanan,
- privatisasi data pengguna,
- dominasi pasar UMKM dan preferensi algoritma.
Infrastruktur digital ibarat jalan raya: negara membangun, tetapi siapa yang paling lincah berlari di atasnya? Korporasi.
UMKM dan Warga: Pengguna atau Tumbal Algoritma?
Di tengah benturan kepentingan negara dan korporasi, kelompok terbesar—UMKM, pelajar, dan masyarakat umum—sering hanya menjadi “pengguna,” bukan pemegang kendali.
Dampak positifnya jelas:
- mempermudah jualan online,
- membuka akses pembelajaran,
- memotong rantai birokrasi.
Namun dampak problematisnya pun besar:
- UMKM tersandera algoritma marketplace
- biaya iklan naik, margin turun
- data transaksi dimiliki platform, bukan penjual
- siswa dan mahasiswa bergantung pada ekosistem digital asing
- ketimpangan digital makin terasa antara kota vs desa
Akses internet saja tidak cukup. Akses tanpa kedaulatan hanya menciptakan kelas pengguna, bukan pemilik.
Ke Depan: Infrastruktur Digital Harus Berpihak ke Rakyat
Indonesia tidak kekurangan visi digital—yang kurang adalah tata kelola yang memastikan rakyat benar-benar menjadi pihak yang diuntungkan.
Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
- Transparansi pengelolaan data publik
- Persaingan platform yang sehat
- Ekosistem digital lokal yang kuat
- Literasi digital yang naik kelas (bukan hanya “bisa pakai aplikasi”)
- Kebijakan yang melindungi UMKM dari dominasi platform besar
Infrastruktur digital yang adil bukan hanya soal koneksi cepat, namun konektivitas yang memberdayakan.
Pandangan Rayantara
Rayantara percaya bahwa suara publik harus mendapat ruang dalam percakapan besar tentang masa depan teknologi dan masyarakat.
Kami membuka ruang bagi mahasiswa, pelaku UMKM, peneliti, dan siapa pun yang ingin menuliskan pandangan kritisnya.
Punya opini atau esai yang ingin dipublikasikan? Kirim tulisanmu ke Rayantara.
Penulis: Rifat Ardan Sany
Satu Komentar