Mengenal KUHP Baru: Langkah Modernisasi Hukum Pidana Indonesia

Perubahan dalam sistem hukum merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perkembangan masyarakat. Salah satu perubahan besar yang terjadi dalam dunia hukum Indonesia adalah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kehadiran KUHP baru ini menjadi penanda penting dalam upaya pembaruan hukum pidana nasional.

Lalu, apa sebenarnya makna dari KUHP baru ini dan mengapa pembaruannya dianggap penting?

Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan KUHP peninggalan masa kolonial Belanda. Meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian, secara substansi KUHP lama disusun berdasarkan kondisi sosial dan nilai masyarakat pada masa lampau.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi budaya, teknologi, maupun kesadaran hukum. Oleh karena itu, pembaruan KUHP dilakukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Indonesia saat ini, sekaligus memperkuat identitas hukum nasional.

KUHP baru tidak hanya mengganti aturan lama, tetapi juga membawa semangat modernisasi hukum pidana. Salah satu arah pembaruan yang terlihat adalah upaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan rasa keadilan.

Dalam KUHP nasional, pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya bentuk pemidanaan. Terdapat pengaturan mengenai pidana alternatif seperti denda, kerja sosial, dan pengawasan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan efektif.

Selain itu, KUHP baru juga disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum pidana tidak terlepas dari konteks sosial tempat ia diterapkan.

Sebagai produk hukum baru, penerapan KUHP nasional tentu menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menjalankan ketentuan baru secara konsisten.

Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi hal penting. Pemahaman yang baik akan membantu masyarakat melihat KUHP baru sebagai instrumen hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan, bukan sekadar alat penghukuman.

Bagi mahasiswa dan akademisi hukum, KUHP baru merupakan bahan kajian yang sangat relevan. Tidak hanya untuk memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga untuk melihat bagaimana hukum berkembang mengikuti dinamika masyarakat.

Melalui kajian akademik, diharapkan akan muncul pemikiran-pemikiran konstruktif yang dapat mendukung implementasi KUHP nasional secara lebih baik di masa mendatang.

Pengesahan KUHP baru merupakan langkah penting dalam perjalanan hukum pidana Indonesia. Dengan semangat modernisasi dan penyesuaian terhadap nilai nasional, KUHP ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ke depan, keberhasilan KUHP baru tidak hanya ditentukan oleh isi aturannya, tetapi juga oleh cara seluruh elemen masyarakat memahami dan menerapkannya secara bertanggung jawab.

Penulis: Flani Eka Putri

Baca Juga: Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Dunia Retail : Menjaga Tertib Usaha dan Kepastian Hukum