Kepala Sekolah vs. Murid: Dilema Disiplin, Moralitas Publik, dan Nasib Siswa SMAN 1 Cimarga

Kasus yang menimpa SMAN 1 Cimarga di Lebak, Banten, telah menjadi topik perbincangan panas yang jauh melampaui pagar sekolah. Bermula dari dugaan penamparan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, Dini Pitria, terhadap seorang siswa yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah, insiden ini dengan cepat mengungkap retaknya sistem disiplin dan moralitas pendidikan.

Inti dari polemik ini adalah perdebatan abadi: sejauh mana seorang pendidik boleh menerapkan ketegasan?

Kepala Sekolah Dini Pitria berdalih bahwa tindakannya dipicu oleh kekecewaan dan emosi sesaat karena siswa tersebut tidak jujur perihal tindakannya merokok di lingkungan sekolah—sebuah area terlarang. Di mata sebagian besar publik, tindakan tegas ini didukung sebagai upaya penegakan disiplin. Mereka khawatir, jika guru dilarang keras menegur, marwah pendidikan akan runtuh.

Namun, di sisi lain, tindakan fisik, sekecil apapun, dianggap melanggar hukum dan kode etik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan para pengamat pendidikan tegas menyerukan bahwa proses pendisiplinan harus mengutamakan pembinaan dan musyawarah, bukan kekerasan. Dalam konteks ini, Kepala Sekolah sempat dinonaktifkan sementara dan dilaporkan ke polisi oleh orang tua siswa, sebuah prosedur hukum yang sah atas dugaan kekerasan.

Dampak dari insiden ini melebar. Ratusan siswa SMAN 1 Cimarga sempat melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes. Walaupun para siswa dan Kepala Sekolah akhirnya sepakat berdamai dan laporan polisi dicabut, muncul isu yang jauh lebih meresahkan: kabar bahwa sejumlah HRD perusahaan mengancam akan mem-blacklist lulusan SMAN 1 Cimarga akibat aksi mogok tersebut.

Isu blacklist ini adalah pukulan telak yang tidak hanya menyerang hak protes siswa, tetapi juga mempertaruhkan masa depan ratusan anak yang tidak terlibat langsung dalam aksi. Pihak sekolah, termasuk Kepala Sekolah yang telah diaktifkan kembali, berjuang keras untuk memastikan bahwa hak pendidikan dan pekerjaan layak bagi siswa mereka tidak terenggut oleh isu yang berkembang di media sosial. Sekretaris Daerah Lebak bahkan menegaskan perlunya pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mental siswa yang dihujat dan dicap buruk oleh warganet.

Kasus SMAN 1 Cimarga adalah sebuah alarm keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ini bukan hanya tentang rokok dan tamparan. Ini adalah tentang:

1. Kurangnya Pelatihan Disiplin Positif: Sekolah masih kekurangan mekanisme hukuman non-fisik yang efektif dan mendidik, seperti sistem poin atau konseling intensif.
2. Peran Orang Tua dan Sekolah: Perlu adanya garis komunikasi yang lebih kuat antara sekolah dan orang tua agar isu disiplin dapat diselesaikan secara internal tanpa harus berujung pada ranah hukum.
3. Hukuman Kolektif vs. Individual: Tidak adil jika ratusan siswa harus menanggung dampak negatif (seperti isu blacklist) dari aksi yang dilakukan oleh segelintir orang.

Keputusan damai antara Kepala Sekolah dan orang tua siswa memang mengakhiri drama hukum, tetapi tidak mengakhiri diskusi. Kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk meninjau ulang bagaimana disiplin diajarkan, dan bagaimana melindungi masa depan siswa dari stigma dan penghakiman publik.

Kasus SMAN 1 Cimarga adalah cermin yang harus kita hadapi bersama. Rayantara akan terus membersamai setiap polemik, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam dunia pendidikan bermuara pada satu tujuan: mencerdaskan dan memanusiakan anak bangsa. Mari kita refleksikan, pendidikan seperti apa yang kita wariskan bagi generasi mendatang.

— oleh Redaksi Rayantara