Beranda / Hukum / Aturan Konten Digital: Sejauh Mana Kritik Dibatasi?

Aturan Konten Digital: Sejauh Mana Kritik Dibatasi?

Pengguna internet mengakses informasi dan menyampaikan pendapat melalui media sosial di tengah penerapan aturan pengawasan konten digital.

Kehadiran aturan konten digital baru melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 (KM 127) dan Nomor 128 Tahun 2026 (KM 128) memunculkan pertanyaan penting: bagaimana pemerintah membedakan disinformasi dengan kritik masyarakat? Di tengah meningkatnya aktivitas di media sosial, pemerintah memang perlu menangani informasi berbahaya, tetapi pengawasan juga harus melindungi kebebasan berpendapat.

Pada 2 November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan tujuan penerbitan KM 127 dan KM 128. Komdigi menyatakan kedua keputusan tersebut memberikan pedoman yang lebih terukur untuk menangani disinformasi dan konten yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta keamanan bernegara.

Komdigi juga menegaskan bahwa kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang disampaikan secara sah tidak otomatis menjadi sasaran penindakan. Namun, masyarakat tetap perlu memahami bagaimana pemerintah menerapkan kriteria tersebut agar pengawasan tidak berubah menjadi pembatasan kritik.

Aturan Konten Digital dan Batas Kebebasan Berpendapat

KM 127 dan KM 128 merupakan bagian dari penguatan tata kelola ruang digital yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Kedua keputusan tersebut berkaitan dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN.

KM 127 memperjelas batas waktu penanganan konten, sedangkan KM 128 mengatur mekanisme pengawasan serta kriteria konten disinformasi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara.

Menurut penjelasan Komdigi, kriteria konten yang menjadi perhatian mencakup informasi yang tidak sesuai fakta, berpotensi memecah persatuan, menimbulkan kerugian, memicu konflik sosial, atau menimbulkan ketakutan di masyarakat.

Persoalannya, istilah seperti mengganggu ketertiban umum tetap membutuhkan penilaian yang cermat. Pemerintah perlu menjelaskan konteks, bukti, dan dasar hukum setiap tindakan agar masyarakat dapat membedakan penanganan disinformasi dengan pembatasan kritik.

Bagaimana Mekanisme Penurunan Konten Berjalan?

Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah ketentuan pemutusan akses dalam waktu empat jam untuk konten mendesak. Ketentuan ini tidak berarti setiap laporan masyarakat langsung membuat platform menghapus konten dalam empat jam.

Penjelasan resmi Komdigi mengenai mekanisme SAMAN menerangkan bahwa proses penanganan berlangsung melalui beberapa tahap:

  1. Verifikasi: Komdigi memeriksa laporan atau temuan, termasuk tautan, bukti pendukung, dan dasar hukum.
  2. Notifikasi: Komdigi mengirimkan pemberitahuan kepada platform agar mereka menanggapi temuan.
  3. Tanggapan platform: Platform memperoleh waktu 12 jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak.
  4. Perintah pemutusan akses: Jika unsur pelanggaran terpenuhi, Komdigi mengirimkan perintah kepada platform.
  5. Tindak lanjut: Platform harus menjalankan perintah dalam waktu maksimal 1 × 4 jam untuk konten mendesak atau 1 × 24 jam untuk konten tidak mendesak.

Mekanisme bertahap ini penting karena memberikan ruang pemeriksaan sebelum platform mengambil tindakan. Namun, pemerintah juga harus memastikan proses verifikasi berlangsung objektif dan tidak hanya bergantung pada penilaian sepihak.

Kritik Pemerintah Tidak Sama dengan Disinformasi

Masyarakat menggunakan media sosial untuk mengkritik kebijakan, mengawasi pejabat, menyampaikan keluhan, dan membahas persoalan publik. Pemerintah tidak seharusnya menyamakan kritik yang tidak menyenangkan dengan informasi palsu atau ujaran kebencian.

Sebagai contoh, warga yang mengkritik kebijakan pemerintah berdasarkan data, pengalaman, atau hasil pengamatan sedang menggunakan ruang demokrasi. Jika pemerintah menemukan kekeliruan dalam kritik tersebut, pemerintah seharusnya memberikan klarifikasi dan bukti, bukan langsung menganggapnya sebagai ancaman ketertiban.

ANTARA melaporkan penegasan Komdigi mengenai batas penindakan konten pada 2 November 2026. Komdigi menyatakan kritik dan perbedaan pendapat yang sah tidak menjadi sasaran penindakan.

Perlindungan tersebut juga perlu mencakup karya jurnalistik. Komdigi menyatakan bahwa penanganan berdasarkan kebijakan ini tidak menyasar produk jurnalistik yang diproduksi perusahaan pers, termasuk liputan investigatif.

Petugas moderasi konten memeriksa informasi digital untuk mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar ketentuan.

Transparansi Menentukan Kepercayaan Publik

Aturan konten digital tidak cukup hanya memiliki prosedur internal. Masyarakat juga perlu mengetahui alasan pemerintah menghapus atau membatasi akses terhadap suatu konten.

Pemerintah perlu menyediakan informasi mengenai dasar penindakan, kategori pelanggaran, jumlah permintaan penghapusan, dan hasil pemeriksaan keberatan. Platform digital juga perlu menje

laskan alasan moderasi agar pengguna memahami keputusan yang memengaruhi akun atau kontennya.

Komdigi menyebut pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan meminta pemulihan apabila terjadi kesalahan moderasi. Mekanisme tersebut perlu berjalan secara mudah, transparan, dan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menyampaikan bukti.

Tanpa keterbukaan, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pengawasan. Sebaliknya, mekanisme yang akuntabel dapat membantu pemerintah menangani disinformasi sekaligus menjaga kebebasan berekspresi.

Diskusi publik memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi mengenai kebijakan digital.

Pengawasan Digital Harus Melindungi Hak Masyarakat

Aturan konten digital pada akhirnya harus mampu menyeimbangkan keamanan ruang digital dengan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat. Pemerintah perlu bertindak terhadap konten yang benar-benar melanggar hukum, tetapi juga harus melindungi kritik, diskusi publik, dan karya jurnalistik.

Masyarakat pun perlu memeriksa informasi sebelum membagikannya, mencantumkan sumber yang jelas, dan menghindari penyebaran informasi yang sengaja menyesatkan. Tanggung jawab digital tidak hanya berada pada pemerintah dan platform, tetapi juga pada setiap pengguna internet.

Ruang digital yang sehat bukan ruang yang bebas dari kritik. Ruang digital yang sehat justru memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara terbuka, sementara pemerintah menjalankan pengawasan berdasarkan bukti, aturan yang jelas, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis : Naswa

Baca lainya : Bekerja Keras Belum Tentu Dihargai, Lalu Apa Arti Loyalitas?

Tag: