Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan beban kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat. Biaya kesehatan karhutla menjadi persoalan penting karena dampaknya tidak berhenti pada pengobatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), tetapi juga mencakup hilangnya pendapatan, terganggunya aktivitas sekolah, hingga meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan daerah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 425.167 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla berdasarkan pemantauan hingga 5 November 2026. Angka tersebut memperlihatkan besarnya risiko kesehatan yang harus dihadapi masyarakat, terutama anak-anak dan lansia.
1. Ratusan Ribu Kasus ISPA Menambah Beban Kesehatan
Data Kemenkes yang diberitakan Media Indonesia pada 8 November 2026 menunjukkan bahwa kelompok anak-anak dan lansia mendominasi kasus ISPA akibat karhutla. Rinciannya meliputi:
- Balita usia 0–5 tahun: 95.627 kasus.
- Anak usia 6–9 tahun: 88.391 kasus.
- Lansia di atas 60 tahun: 56.462 kasus.
- Pekerja luar ruangan: 9.332 kasus.
- Ibu hamil: 682 kasus.
Data tersebut menunjukkan bahwa kabut asap memberikan ancaman serius bagi kelompok yang lebih rentan terhadap gangguan pernapasan. Anak-anak membutuhkan perlindungan ekstra karena sistem pernapasan mereka masih berkembang, sedangkan lansia lebih berisiko mengalami komplikasi akibat kondisi kesehatan yang menyertai.
Menurut saya, tingginya jumlah kasus ini seharusnya mendorong pemerintah untuk memperkuat pencegahan, bukan hanya menambah kapasitas pengobatan setelah masyarakat jatuh sakit.
2. Berapa Besar Biaya Kesehatan Akibat Karhutla?
Dampak karhutla tidak hanya muncul dalam bentuk jumlah pasien. Masyarakat juga harus mengeluarkan uang untuk konsultasi dokter, obat-obatan, pemeriksaan, transportasi menuju fasilitas kesehatan, hingga perawatan lanjutan.
Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) yang diberitakan Katadata pada 3 September 2026 memperkirakan potensi biaya kesehatan masyarakat akibat ISPA dari karhutla mencapai Rp93,56 triliun.
Perkiraan tersebut terdiri atas:
- Biaya langsung sebesar Rp69,48 triliun, mencakup pengeluaran medis seperti konsultasi dokter, obat, dan rawat inap.
- Biaya tidak langsung sebesar Rp24,08 triliun, mencakup kehilangan pendapatan pasien dan pendamping akibat terganggunya aktivitas produktif.
Angka Rp93,56 triliun tersebut merupakan estimasi potensi kerugian berdasarkan kajian Celios, bukan total pengeluaran pemerintah atau tagihan rumah sakit yang sudah terealisasi.
Meski berupa estimasi, angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak kesehatan karhutla dapat meluas ke sektor ekonomi. Keluarga harus mengalokasikan dana untuk pengobatan, sementara anggota keluarga yang mendampingi pasien berpotensi kehilangan waktu kerja dan pendapatan.
3. Anak dan Lansia Menanggung Risiko Lebih Besar
Kabut asap tidak memberikan dampak yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan membutuhkan perlindungan lebih karena memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi.
Anak-anak dapat mengalami batuk, sesak napas, dan gangguan pernapasan setelah terpapar polusi asap. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kenyamanan mereka saat belajar dan beraktivitas.
Sementara itu, lansia dan penderita penyakit kronis membutuhkan perhatian khusus karena paparan polusi dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah mereka alami.
Karena itu, keluarga tidak seharusnya menanggung seluruh risiko tersebut sendirian. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi kualitas udara, akses pemeriksaan, obat-obatan, dan layanan kesehatan yang memadai.
4. Kabut Asap Mengganggu Sekolah dan Produktivitas Pekerja
Dampak karhutla juga meluas ke aktivitas pendidikan dan pekerjaan. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu membatasi kegiatan di luar ruangan untuk mengurangi paparan asap.
Sekolah di wilayah terdampak dapat menghadapi tantangan dalam menjaga kegiatan belajar tetap aman. Jika kondisi udara membahayakan kesehatan, sekolah perlu mempertimbangkan penyesuaian aktivitas luar ruangan atau metode pembelajaran sesuai arahan pemerintah daerah.
Pekerja yang mengandalkan aktivitas luar ruangan juga menghadapi risiko serupa. Petani, pekerja konstruksi, pengemudi, pedagang, dan petugas lapangan harus menghadapi pilihan sulit antara menjaga kesehatan atau tetap bekerja untuk memperoleh penghasilan.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa biaya sosial karhutla tidak hanya berasal dari pengobatan. Gangguan aktivitas pendidikan, berkurangnya jam kerja, dan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan juga menjadi bagian dari kerugian masyarakat.
5. Fasilitas Kesehatan Daerah Menghadapi Tekanan Tambahan
Lonjakan kasus ISPA menuntut pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas kesehatan memiliki tenaga medis, obat-obatan, peralatan, dan kapasitas pelayanan yang cukup.
Dalam laporan BNPB mengenai akses pelayanan kesehatan warga terdampak asap karhutla, pemerintah menyiapkan dukungan berupa:
- 1.691 puskesmas di wilayah terdampak.
- 360 rumah sakit rujukan.
- 87 laboratorium kesehatan masyarakat.
- 491 rumah oksigen.
Kesiapan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan sumber daya untuk menangani dampak kesehatan karhutla. Pemerintah juga perlu memastikan fasilitas kesehatan di daerah terpencil mendapatkan distribusi obat dan peralatan secara merata.
Menurut saya, pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah pasien yang datang ke rumah sakit. Pemerintah juga perlu mengevaluasi biaya penanganan, kebutuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, serta kemampuan fasilitas kesehatan menghadapi peningkatan kasus.
6. Siapa yang Harus Menanggung Biaya Sosial Karhutla?
Pertanyaan mengenai siapa yang menanggung biaya kesehatan karhutla perlu menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan lingkungan. Selama ini, masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang merasakan dampak asap, meskipun mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang menyebabkan kebakaran.
Pemerintah memang perlu menyediakan layanan kesehatan dan bantuan bagi warga terdampak. Namun, penanganan jangka panjang juga harus menyentuh pencegahan kebakaran, pengawasan kawasan rawan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Ada beberapa langkah yang perlu diperkuat:
- Pencegahan karhutla: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan deteksi dini di kawasan rawan kebakaran.
- Perlindungan kesehatan: Pemerintah daerah perlu menyediakan layanan pemeriksaan, obat-obatan, masker yang sesuai, dan fasilitas kesehatan darurat.
- Perlindungan kelompok rentan: Anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis membutuhkan perhatian khusus.
- Akuntabilitas: Aparat harus menindak pihak yang terbukti melanggar hukum dan menyebabkan kebakaran.
- Pemulihan lingkungan: Pemerintah perlu memastikan pemulihan lahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak terus-menerus membayar dampak kesehatan dari persoalan lingkungan yang seharusnya dapat dicegah.
Kesimpulan
Biaya kesehatan karhutla jauh lebih besar daripada sekadar pengeluaran untuk membeli obat atau menjalani pemeriksaan medis. Dampaknya juga mencakup kehilangan pendapatan, gangguan pendidikan, penurunan produktivitas, serta meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan di daerah terdampak.
Estimasi potensi biaya kesehatan sebesar Rp93,56 triliun dari Celios menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan juga merupakan persoalan ekonomi dan perlindungan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu mengutamakan pencegahan, memperkuat layanan kesehatan, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat tidak seharusnya terus menanggung biaya sosial dan kesehatan akibat karhutla yang berulang setiap tahun.
Penulis : Naswa
Baca lainya : T-OPT Customer Gathering, Tawarkan Produk Berkualitas Harga Terjangkau
